NNCJABAR..COM | BANDUNG BARAT – Upaya pengawasan yang nyata dan partisipatif terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2026 terus dilakukan secara agresif. Anggota DPRD KBB, Hj. Pipih Supriati, S.E., membuktikan komitmennya dengan turun langsung melakukan pendekatan “jemput bola” ke tengah masyarakat.
Pada Rabu (22/04), politisi Partai Gerindra ini menggelar dialog interaktif di lingkungan RT 02 RW 13, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan bagian dari strategi legislatif untuk memastikan alokasi anggaran daerah benar-benar tepat sasaran, khususnya dalam memajukan sektor ekonomi rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Pipih menegaskan bahwa fungsi pengawasan dewan tidak boleh hanya berhenti di ruang rapat atau di balik meja kerja. Menurutnya, melihat langsung kondisi di lapangan adalah keniscayaan untuk mendapatkan data akurat.
Ia menyoroti bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang terbukti paling tangguh menghadapi gejolak ekonomi global. Oleh karena itu, perhatian khusus dan dukungan kebijakan yang masif sangat diperlukan.
“Kami tidak ingin UMKM di Bandung Barat hanya bertahan atau jalan di tempat. Melalui pengawasan APBD 2026, kami dorong agar ada terobosan signifikan. Mulai dari peningkatan kualitas produk, inovasi, hingga perluasan akses pasar. Visi kami jelas, UMKM lokal harus mampu ‘Naik Kelas’ dan berdaya saing tinggi,” tegas Hj. Pipih di hadapan ratusan warga dan pelaku usaha.
Agar pembahasan semakin komprehensif dan solutif, kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh perwakilan Dinas UMKM KBB. Kehadiran instansi teknis ini bertujuan untuk memaparkan secara transparan program-program unggulan serta pagu anggaran yang akan digulirkan sepanjang tahun 2026.
Pertemuan ini menjadi bukti nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat. Beberapa fokus strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan antara lain:
– Kemudahan Akses Permodalan: Upaya konkret untuk melindungi pelaku usaha dari jeratan rentenir dengan memfasilitasi skema pembiayaan yang ringan dan legal.
– Transformasi Digital: Membantu produk-produk unggulan Desa Margajaya agar go digital dan mampu menembus pasar luas melalui berbagai platform e-commerce.
– Pendampingan Berkelanjutan: Komitmen untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan, bukan hanya kegiatan seremonial yang berhenti di acara pembukaan.
Sesi diskusi berlangsung sangat hangat dan dinamis. Para pelaku usaha menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari kesulitan mendapatkan bahan baku standar, masalah perizinan, hingga hambatan dalam proses sertifikasi produk.
Setiap aspirasi, keluhan, dan harapan yang disampaikan warga dicatat dengan detail oleh Hj. Pipih. Ia menjamin bahwa masukan dari masyarakat Margajaya ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi penting dalam pembahasan di DPRD.
“Aspirasi yang disampaikan hari ini adalah data berharga. Ini akan kami kawal dalam pembahasan anggaran dan kebijakan, agar program pemerintah nantinya tidak hanya indah di atas kertas, tapi benar-benar menyentuh akar rumput dan memberikan kesejahteraan,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi penegasan komitmen Partai Gerindra yang terus konsisten mengawal pembangunan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Acara ditutup dengan ajakan kepada seluruh warga untuk terus berinovasi, berani maju, dan tidak sungkan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
Dengan pengawasan yang ketat dan pembinaan yang terukur melalui APBD 2026, diharapkan sektor UMKM khususnya di Kecamatan Ngamprah dapat menjadi motor penggerak utama yang mampu mengangkat taraf hidup masyarakat Bandung Barat secara menyeluruh.*** ( DS )