NNCJABAR.COM | KABUPATEN BANDUNG BARAT — Atmosfer ketegangan yang sempat menyelimuti hubungan antara insan pers dengan pihak keluarga anggota DPRD Jawa Barat kini resmi mencair. Lewat sebuah pertemuan yang penuh rasa kekeluargaan, Irwan, suami dari legislator Fraksi Golkar Tati Supriati (TS), secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi pada kegiatan reses, Jumat (17/04) lalu.
Perselisihan yang dipicu oleh “miskomunikasi” di lapangan tersebut akhirnya menemui titik terang pada Selasa (21/04/2026). Langkah proaktif yang diambil oleh Irwan disambut hangat oleh para awak media sebagai bentuk kedewasaan dalam berorganisasi dan bermasyarakat.
Insiden yang sempat viral ini bermula dari perbedaan persepsi saat peliputan kegiatan reses di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Namun, alih-alih membiarkan konflik berlarut-larut, kedua belah pihak memilih jalan tabayyun (klarifikasi).
”Kami menyadari ada situasi yang berkembang di luar kendali saat itu. Permintaan maaf ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami untuk tetap menjaga sinergi dengan rekan-rekan media,” ujar pihak keluarga dalam keterangannya.
Dalam pertemuan rekonsiliasi tersebut, terdapat beberapa poin penting yang disepakati bersama:
Pengakuan Kesalahpahaman: Kedua belah pihak sepakat bahwa insiden tersebut murni akibat tekanan situasi di lapangan dan bukan merupakan tindakan intimidasi yang direncanakan.
Awak media menerima permintaan maaf secara tulus dan menganggap persoalan ini telah selesai secara tuntas (clear).
Penghentian Upaya Lanjutan: Disepakati bahwa tidak akan ada tuntutan hukum atau tindakan lanjutan dari kedua belah pihak, menandai berakhirnya konflik secara permanen.
Ke depannya, pihak keluarga anggota dewan dan awak media berkomitmen untuk saling menghormati tupoksi masing-masing dalam setiap agenda publik.
Menjaga Marwah Keterbukaan Informasi
Sejumlah wartawan yang hadir dalam forum tersebut mengapresiasi keberanian Irwan dan Tati Supriati untuk duduk bersama. Bagi para kuli tinta, langkah ini sangat penting untuk menjamin bahwa kemitraan antara narasumber dan media tetap berjalan di koridor yang sehat.
”Kami mengapresiasi itikad baik ini. Bagi kami, yang terpenting adalah edukasi bagi semua pihak bahwa media bekerja dilindungi undang-undang, dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk menghindari gesekan di masa depan,” ungkap salah satu perwakilan wartawan di lokasi.
Dengan ditutupnya babak perselisihan ini, diharapkan kegiatan reses yang merupakan agenda krusial untuk menyerap aspirasi rakyat tidak lagi terhambat oleh kendala teknis komunikasi. Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak di lingkungan pemerintahan dan politik bahwa transparansi dan etika komunikasi adalah fondasi utama dalam membangun daerah.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lapangan telah sepenuhnya kondusif, dan kedua belah pihak sudah kembali menjalankan aktivitas masing-masing dengan semangat kemitraan****. ( DS )