NNCJABAR.COM | Bandung Barat – Satuan Pelaksana Program Pangan dan Gizi (SPPG) Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) krusial pada Sabtu malam,( 01 / 11 / 2025 ) yang menjadi platform penegasan ulang komitmen nasional terhadap integritas dan akuntabilitas program gizi. Acara ini bukan sekadar evaluasi rutin, melainkan momen suntikan moral bahwa tugas SPPG adalah tanggung jawab konstitusional, bukan sekadar agenda proyek sesaat.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Cucun Ahmad Syamsulrijal, S.Ag, tampil memberikan arahan tegas. Ia secara eksplisit menempatkan program SPPG sebagai perwujudan langsung dari Pasal 28A hingga 28C UUD 1945, yang menjamin hak warga negara atas hidup sehat dan sejahtera.
“Sahabat-sahabat, apa yang kalian jalankan adalah amanat konstitusi, bukan sekadar program proyek. Presiden Prabowo ingin APBN dirasakan langsung oleh rakyat, dan melalui SPPG, cita-cita itu mulai terwujud. Ini bukan bisnis, ini perjuangan kemanusiaan,” ujar Cucun, menuntut dedikasi tinggi dan integritas dari seluruh jajaran pelaksana.
Cucun juga menyoroti dampak ganda program ini: selain mengatasi masalah gizi, ia juga menjadi solusi ketenagakerjaan. Dengan target ambisius 30.000 dapur bergizi secara nasional, hingga kini hampir 14.000 dapur telah aktif.
“Di tengah naiknya angka pengangguran terbuka, program ini justru membuka pintu lapangan kerja baru. Ini adalah kehadiran negara secara nyata di tengah rakyatnya,” tambahnya, menekankan bahwa keberhasilan program secara langsung berada di tangan pelaksana di daerah.
Isu tata kelola dan akuntabilitas menjadi fokus utama arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana, dan Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyang. Keduanya kompak menekankan bahwa besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi dengan pertanggungjawaban yang transparan dan jujur.
Dr. Dadan menegaskan, “Kunci keberhasilan SPPG adalah pada akuntabilitas dan sinergi. Semua kegiatan yang menggunakan APBN harus dipertanggungjawabkan dengan jujur, karena ini adalah uang rakyat yang harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat.”
Senada dengan itu, Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyang, mengingatkan agar pelaksana di lapangan menjaga kepercayaan publik dan marwah lembaga.
”SPPG ini bukan sekadar struktur kerja, tapi garda terdepan negara. Kita harus pastikan setiap rupiah dari anggaran bergizi ini sampai ke masyarakat dengan manfaat yang nyata. Jaga amanah, jaga marwah lembaga, dan pastikan tidak ada celah penyimpangan,” kata Nanik.
Penekanan keras juga datang dari Cucun Ahmad Syamsulrijal mengenai potensi penyimpangan, mengingatkan bahwa setiap pelaporan akan diaudit secara menyeluruh oleh
“Hati-hati dengan laporan fiktif. Ini uang rakyat, jangan main-main. Kalau salah, bukan hanya kepala atau pejabat yang diperiksa, tapi juga pelaksana yang bertanggung jawab di lapangan,” tegasnya, memberi peringatan keras.
Dr. Dadan Hindayana menyimpulkan bahwa program dapur bergizi adalah strategi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sebagai persiapan menuju masa depan emas 2045. “Setiap sendok makanan bergizi yang disiapkan adalah investasi bagi masa depan bangsa. Kita tidak hanya memberi makan, tapi membangun kualitas manusia Indonesia,” tutupnya.
Rapat koordinasi di Bandung Barat ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor antara DPR RI, Badan Gizi Nasional, dan seluruh jajaran SPPG, memastikan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.***
D.Suyud