Berita  

BAPENDA KBB Gencar Lakukan Pemutakhiran Data Kendaraan Bermotor Berpajak Tunggakan, Sasar Enam Kecamatan di Wilayah Bandung Barat

NURANI NEWS CHANNEL

 


NNCJABAR COM | BANDUNG BARAT – Upaya pemerintah daerah untuk menertibkan administrasi perpajakan kendaraan bermotor terus digalakkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat. Melalui kegiatan sosialisasi khusus, pihaknya mengawali tahap pendataan ulang terhadap kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama lima tahun atau lebih, guna memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.

Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di GOR Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, pada Rabu (18/11/2026). Program ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten serta melibatkan seluruh unsur kewilayahan di tingkat desa dan lingkungan.

Perwakilan Bapenda Kabupaten Bandung Barat, Putri, menjelaskan bahwa fokus utama dari pendataan ini adalah memverifikasi status kendaraan yang selama ini tercatat memiliki tunggakan pajak dalam jangka waktu panjang. Sebab, catatan data kendaraan tersebut masih berada dalam pengelolaan administrasi pemerintah provinsi, sehingga diperlukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui keberadaan asli kendaraan tersebut.

“Kami perlu memastikan satu per satu kondisi kendaraan yang tercatat menunggak, apakah kendaraan itu masih dimiliki oleh pemilik awal, sudah dijual ke pihak lain, berada di bawah penguasaan perusahaan leasing, atau bahkan sudah tidak dapat dilacak keberadaannya,” ujar Putri.

Untuk mempercepat serta meningkatkan akurasi pengecekan, pihak Bapenda menggandeng peran aktif aparat kewilayahan, mulai dari tingkat desa hingga pengurus RT dan RW. Keterlibatan unsur lingkungan dinilai sangat strategis karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan mengetahui perkembangan kondisi warga di lingkungan masing-masing.

Tahap pendataan ini akan dilaksanakan di enam kecamatan prioritas, yaitu Cililin, Cihampelas, Ngamprah, Lembang, Cipatat, dan Padalarang. Dengan cakupan wilayah tersebut, pihak berwenang berharap seluruh data tunggakan dapat diverifikasi secara menyeluruh.

Ketua Tim Kerja dan Penetapan Bapenda Kabupaten Bandung Barat, Erin Novaristiawan, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Bandung Barat. Menurutnya, data administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan selama ini menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan perpajakan daerah.

“Keterlibatan RT dan RW menjadi kunci utama agar pendataan ini tepat sasaran. Mereka paling mengetahui kondisi warga di lingkungan masing-masing, sehingga proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat dan akurat,” jelas Erin.

Ia juga menegaskan kepada masyarakat bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini bukan merupakan tindakan penindakan atau pemberian sanksi, melainkan hanya proses pembersihan serta pemutakhiran data administrasi perpajakan kendaraan bermotor. Tujuannya adalah memisahkan catatan kendaraan yang masih aktif digunakan, sudah berpindah kepemilikan, maupun yang sudah tidak dapat dilacak keberadaannya.

Erin pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan memberikan informasi yang jujur dan akurat terkait status kendaraan yang dimiliki. Dengan data administrasi yang tertib dan sesuai kenyataan di lapangan, pengelolaan perpajakan daerah ke depannya dapat berjalan lebih efektif dan tertata rapi.

“Harapan kami, setelah pemutakhiran ini selesai, seluruh data kendaraan bermotor yang dimiliki pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Data yang baik akan membuat pengelolaan perpajakan menjadi jauh lebih baik pula,” tutup Erin.** DS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *