NNCJABAR.COM | Cipatat – Wajah kekhawatiran tergurat jelas di setiap sudut Kampung Pabuaran, Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 5 hektar hamparan sawah yang menjadi tumpuan harapan dan sumber penghidupan utama warga di lingkungan RW 13 kini terancam gagal panen total. Tanah yang biasanya hijau subur tertutup padi, kini berubah kering dan merekah retak lebar akibat terjangan musim kemarau panjang yang belum juga berakhir.
Bagi masyarakat di daerah ini, persawahan bukan sekadar lahan bertani — melainkan jantung perekonomian dan penjamin kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika air tak kunjung mengalir, maka ketahanan pangan serta kestabilan ekonomi keluarga pun ikut terguncang parah.
“Sekitar 100 persen kebutuhan hidup kami mengandalkan hasil panen padi ini. Jika kondisi terus seperti ini hingga akhirnya gagal panen, kami benar-benar tidak memiliki sumber pemasukan cadangan. Bahkan untuk menyediakan kebutuhan makan sehari-hari pun, pikiran kami sedang bingung harus mencari solusi dari mana lagi,” ungkap salah satu petani dengan nada cemas menyampaikan keadaan keluarganya.
Penelusuran di lapangan menemukan bahwa akar persoalan utama bukan semata-mata curah hujan yang turun minim, melainkan terhentinya pasokan air dari jaringan irigasi primer yang menjadi sumber utama pengairan lahan pertanian tersebut. Meskipun sudah ada kunjungan peninjauan dari petugas terkait beberapa waktu lalu, hingga saat ini perubahan kondisi yang nyata belum terasa dampaknya oleh para petani.
Menyikapi situasi yang kian memburuk ini, Ketua Forum RW Desa Mandalawangi, Syafrizal, S.Pd., MM, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak adanya langkah konkret.
“Kami sangat prihatin menyaksikan kondisi ini. Persoalan ini sudah masuk ranah kebutuhan hidup dan keberlangsungan ekonomi keluarga petani. Kami memohon kepada semua pihak berwenang agar tidak hanya sebatas datang melihat keadaan, tetapi segera menghadirkan solusi yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung di lapangan,” tegasnya.
Merespons keluhan tersebut, Ketua Kelompok Penyuluh Pertanian setempat, Ramdan, menjelaskan bahwa berbagai upaya telah mulai dikoordinasikan untuk meminimalkan dampak kerugian sekaligus memperbaiki sistem jangka panjang.
Langkah pertama yang didorong adalah perlindungan secara finansial melalui Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Skema ini menjadi benteng pengaman bagi petani, di mana mereka berhak mendapatkan ganti rugi usaha jika terjadi kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana alam maupun kondisi kekeringan seperti yang dialami saat ini.
Sementara itu, untuk menyelesaikan masalah sumber air secara mendasar, pemerintah merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 mengenai pengelolaan sistem irigasi nasional. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum telah berjalan, dan pemulihan serta normalisasi saluran irigasi tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2026 mendatang.
Butuh Solusi Sementara Sebelum Perbaikan Jangka Panjang
Meski sudah ada kepastian jadwal pemulihan infrastruktur, harapan para petani tetap dibayangi kekhawatiran akan waktu. Mereka kini berada di masa kritis pertumbuhan tanaman; jika air terlambat datang, maka janji panen tahun ini bisa hilang begitu saja.
Di tengah penantian panjang tersebut, para petani mengharapkan adanya solusi pengairan darurat dan sementara yang bisa diterapkan sebelum pekerjaan perbaikan permanen dimulai. Mereka berharap kepekaan dan kecepatan tanggap dari instansi terkait dapat menyelamatkan sisa harapan, agar masa depan usaha tani mereka tidak harus berakhir sia-sia hanya karena keterbatasan air.** ( DS )