NNC.JABAR .COM | KABUPATEN BANDUNG BARAT – Penanganan limbah kotoran ternak menjadi perhatian utama berbagai pihak guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang nilai ekonomi bagi masyarakat peternak. Melalui peninjauan langsung ke lokasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, DLH Bandung Barat, serta Kelompok Pengelola Sumber Daya Pertanian dan Perdesaan (KPSPU) Lembang menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi, membina, dan memfasilitasi para peternak agar limbah tidak lagi menumpuk dan mengganggu lingkungan.
Ahmad Sodikin, Penyuluh Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengamatan mendalam di lapangan. Menurutnya, pembinaan berkelanjutan menjadi langkah utama yang akan terus dilaksanakan setiap tahunnya. “Tadi kita sudah melihat ke lokasi, intinya insyaallah akan ada pembinaan dari kami. Beberapa tahun sebelumnya pun kami sudah menyalurkan bantuan—tahun lalu ada dukungan sarana biogas, dan hal serupa juga disalurkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk titik lokasi yang sedang ditinjau berada di wilayah kerja seksi lain, sehingga rincian teknis lebih lanjut masih perlu dikonfirmasi kepada petugas yang berwenang. Sodikin pun mengapresiasi kehadiran Yayasan Bentang Alam Indonesia (YBAI) yang dinilai sangat membantu memperlancar program-program lingkungan. “Alhamdulillah kerja sama ini sangat berarti, semoga kolaborasi ini terus berlanjut agar hasilnya semakin baik ke depannya,” tambahnya.
Di sisi lain, Agus Mulyana dari Bidang Kelembagaan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang menegaskan, kesiapan pihaknya mendukung penuh segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, khususnya penanganan kotoran/limbah hewan ternak, Selama dua tahun terakhir KPSBU telah memfasilitasi pengelolaan limbah dalam skala kecil melalui kelompok-kelompok masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi penyediaan karung penampungan hingga kendaraan pengangkut untuk dibawa ke tempat pengolahan.
Menurut Agus, limbah yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi pupuk padat maupun kascing—hasil olahan kotoran hewan yang bernilai jual. Namun, tantangan yang masih dirasakan hingga kini adalah pemasaran hasil olahan tersebut. “Nilai ekonominya sudah ada dan bisa menambah pendapatan peternak, namun perlu upaya terus-menerus agar produk ini dikenal dan terserap pasar dengan baik,” jelasnya.
Rencana besar pun tengah disiapkan. Saat ini sedang diproses penyusunan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Desa Cibogo dan BMC. Di lokasi sekitar kawasan tersebut nantinya akan dibangun fasilitas pengolahan limbah skala lebih besar, sehingga penanganan kotoran hewan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak lagi bersifat terbatas pada kelompok kecil saja.
Dalam upaya menjaga kepatuhan, KPSBU juga telah menetapkan ketentuan di dalam Rapat Anggota Tahunan. Setiap peternak didorong dan diimbau untuk mengelola kotoran ternaknya sendiri mulai dari skala sederhana, antara lain menyediakan wadah penampungan agar bisa diolah menjadi kascing. Penyuluhan serta pendampingan langsung terus digalakkan agar tidak ada lagi limbah yang menumpuk dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar—masalah yang sempat disampaikan oleh warga sebelumnya.
Mengenai pengelolaan biogas yang pernah dikembangkan di wilayah tersebut, Agus mengakui bahwa penerapannya sudah cukup banyak dilakukan. Ke depannya, pola kerja sama yang lebih terstruktur akan dirancang bersama Yayasan Bentang Alam Indonesia (YBAI) Pembagian tugas antara pemerintah, KPSBU, dan pihak yayasan akan disusun sedemikian rupa agar setiap pihak memiliki porsi yang jelas, terutama dalam hal pengelolaan limbah peternakan.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran YBAI, Ini langkah yang sangat baik untuk mempercepat penanganan limbah di lapangan,” kata Agus. Ia pun mengimbau seluruh peternak untuk mulai memanfaatkan kotoran ternak menjadi barang yang bermanfaat. Dukungan berupa fasilitas dan pendampingan akan terus disediakan agar masyarakat tidak sekadar menjaga lingkungan, tetapi juga mendapatkan keuntungan nyata dari pengelolaan limbah tersebut.
Langkah terpadu ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan Yayasan Bentang Alam Indonesia (YBAI) dalam menjaga kelestarian alam sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Bandung Barat.
Masih dalam kegiatan yang sama, Restu Nugraha selaku Deputi Director HR YBAI mengatakan menjaga lingkungan agar tetap bersih itu lebih dari sekedar kewajiban, itu sudah masuk hal yang diutamakan dalam kehidupan kita sehari-hari, pengolahan limbah tentunya yang saya lihat dan rasakan dirasa belum optimal di lingkup masyarakat, oleh karena itu dibutuhkannya peran pemerintah setempat untuk memberikan aturan yang lebih ketat soal kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah agar lingkungan tetap selalu bersih dan nyaman untuk seluruh masyarakat.**( DS )