NNCJABAR.COM | Lembang — Langkah baru resmi dimulai oleh Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Bandung Barat.
Mengusung nahkoda baru untuk periode 2026–2031, organisasi wadah para kepala desa ini mantap mengibarkan garis perjuangan baru: merobohkan sekat-sekat konflik pasca-muscab dan membawa desa-desa di Bandung Barat lepas dari ketergantungan anggaran menuju kemandirian ekonomi.
Pelantikan resmi yang digelar Rabu (28/10/2026) di hadapan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, jajaran Forkopimda, perwakilan DPD APDESI Jawa Barat, serta ratusan kepala desa se-KBB, menjadi panggung deklarasi pergeseran paradigma kepemimpinan di bawah Ketua Terpilih, H. Diki Rohani, S.Pt.
Menatap iklim organisasi yang sempat diwarnai dinamika pasca-Musyawarah Cabang (Muscab), H. Diki Rohani secara tegas menempatkan konsolidasi internal sebagai benteng pertama yang harus dibangun. Menurutnya, advokasi hak-hak desa tak akan bermakna jika para kepala desanya masih terpecah dalam kubu-kubu politik.
”Sebelum melangkah pada urusan fisik maupun anggaran, fondasi dasarnya adalah trust antar sesama kepala desa. Kepengurusan anyar ini dirancang bukan untuk memelihara faksi,
melainkan menjadi jembatan perajut kembali ikatan persatuan.
Suara setiap kades di KBB wajib didengar tanpa diskriminasi,” tegas Diki saat memaparkan arah kepemimpinannya.
Sebagai langkah konkrit penyembuhan luka organisasi, APDESI KBB akan melancarkan restrukturisasi di tingkat Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) demi menjamin keterwakilan yang adil dan meredam riak-riak perselisihan hingga tingkat bawah.
Berbeda dari tradisi lama yang cenderung tersedot pada rutinitas administratif dan agenda seremonial, periode 2026–2031 menjanjikan akselerasi pada sektor peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peningkatan kapasitas aparatur desa mendatang bakal difokuskan pada kecakapan manajerial, tata kelola aset, dan pengembangan potensi riil sektor pertanian, pariwisata, hingga UMKM lokal.
Arah baru ini disambut hangat oleh Pemkab Bandung Barat. Kepala Dinas PMD KBB, Dudi Supriadi, S.Sos., M.Tr.IP, menyoroti besarnya potensi sumber daya desa di KBB yang selama ini belum tergarap optimal lantaran keterbatasan tata kelola.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail meminta APDESI proaktif menjadi mesin penggerak program strategis daerah dan nasional.
”APDESI harus menjadi garda terdepan Pemkab untuk mengeksekusi program-program strategis seperti Koperasi Desa (Kopdes). Jangan berhenti di atas kertas atau sekadar perencanaan, tetapi harus berwujud nyata pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” tutur Bupati Jeje.
Menariknya, H. Diki Rohani memilih untuk tidak terburu-buru menggelar rapat pleno tertutup. Ia justru memilih jurus kepemimpinan berbasis data dan fakta lapangan lewat agenda “Sowan Keliling” ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
Langkah ini diambil untuk menyerap secara langsung aspirasi, persoalan hukum, hingga potensi riil yang dimiliki tiap-tiap wilayah.
”Saya ingin jujur bahwa saya belum menguasai seluruh detail seluk-beluk dinamika di tiap penjuru Bandung Barat.
Karena itu, saya yang akan datang menjemput bola, mendengar keluh kesah kades di lapangan. Kebijakan APDESI ke depan harus lahir dari realitas tanah desa, bukan sekadar asumsi di balik meja,” tambahnya.
Tiga Pilar Arah Baru APDESI KBB (2026–2031) :
Pilar StrategisFokus Pelaksanaan :
1. Soliditas InternalMengikis sisa-sisa polarisasi pasca-Muscab lewat dialog inklusif dan perbaikan struktur DPK.
2. Profesionalisme BirokrasiMenggembleng kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset desa serta peningkatan PADes.
3. Kemitraan KonstruktifMembangun
Membangun hubungan harmonis dengan Pemkab KBB sebagai mitra kritis dan solutif.
Lewat gebrakan strategi “Desa Mandiri & Bersatu” ini, DPC APDESI KBB optimistis mampu melahirkan era kepemimpinan desa yang tidak sekadar berintegritas, melainkan juga cakap secara manajerial dalam membawa masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.*** DS